Perdagangan Alternatif

Perkembangan dari perdagangan berjangka sangat luas, sehingga muncul sebuah sistem perdagangan alternatif yang biasa disebut SPA. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2011 pengertian dari Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Transaksi FOREX, GOLD dan INDEX SAHAM merupakan komoditi dari sistem perdagangan alternatif.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PENGAWASAN TUNGGAL (SUPERVISORY SYSTEM) DAN SISTEM PERDAGANGAN DALAM TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan: 

1. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin. 

2. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif. 

3. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif. 

4. Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif selanjutnya disebut Sistem Pengawasan Tunggal adalah sistem yang digunakan dalam pengawasan terpadu secara elektronik oleh Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka terhadap integritas pasar dan integritas keuangan dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif yang terhubung secara on-line dan real time dengan setiap Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. 

5. Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Sistem Perdagangan adalah sistem perdagangan elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang diselenggarakan secara on-line dan real time, paling sedikit terdiri dari sistem Kuotasi, sistem transaksi, dan sistem pelaporan. 

6. Transaksi secara Real Time adalah transaksi yang terjadi pada saat dieksekusi ke dalam Sistem Perdagangan berdasarkan Kuotasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. 

7. Kuotasi adalah harga penawaran beli (bid) dan harga penawaran jual (offer) yang didistribusikan secara elektronik oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif selama jam perdagangan berdasarkan referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang bisa diakses oleh umum secara terus menerus dengan Rentang Harga (Spread) yang konsisten dan dalam batas toleransi (deviasi) yang ditetapkan Bursa Berjangka. 

8. Rentang Harga (Spread) adalah selisih antara penawaran harga beli (bid) dan penawaran harga jual (offer) dalam keadaan normal dan/atau dalam keadaan sangat sibuk (hectic) yang disediakan oleh Penyelenggara SPA. 

9. Administrator Sistem Pengawasan Tunggal adalah Lembaga yang ditugaskan oleh Bappebti untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara Sistem Pengawasan Tunggal. 

10. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Pasal 2 

Para pihak dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini terdiri dari: 

a. Bursa Berjangka yang ditugaskan melakukan pengawasan integritas pasar terhadap penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif; 

b. Lembaga Kliring Berjangka yang ditugaskan melakukan pengawasan integritas keuangan, penjaminan dan pengkliringan dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif; 

c. Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif, yaitu pihak yang telah memperoleh penugasan Bappebti sebagai penyedia, pengoperasi dan pemelihara Sistem Pengawasan Tunggal; 

d. Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan 

e. Pialang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

(1) Lembaga yang ditunjuk Bappebti sebagai Administrator Sistem Pengawasan Tunggal wajib menyediakan Sistem Pengawasan Tunggal. 

(2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyediakan Sistem Perdagangan. 

(3) Sistem Pengawasan Tunggal dan Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat 

(2) wajib memperoleh persetujuan Bappebti sebelum digunakan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. 

(4) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang melakukan transaksi bilateral di luar Sistem Perdagangan yang telah memperoleh persetujuan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 4

Sistem Pengawasan Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini; b. mampu berkomunikasi secara online dan real time dengan semua Sistem Perdagangan yang digunakan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan protokol standar yang ditetapkan Administrator Sistem Pengawasan Tunggal; c. memiliki kemampuan untuk menerima pelaporan dari Sistem Perdagangan yang paling sedikit meliputi: 1. transaksi yang mencakup antara lain: (a) Kode Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; (b) Kode Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; (c) Kode Nasabah; (d) Kode kontrak; (e) Jenis transaksi yaitu beli (long) atau jual (short); (f) Status Kontrak yaitu open atau closed; (g) Jumlah lot (Kuantitas); (h) Harga yang terjadi; (i) Waktu transaksi (tanggal, jam, menit, detik); dan (j) Kode referensi lawan posisi. 2. harga Kuotasi dari Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan informasi penyedia referensi harga, atas transaksi yang terjadi; 3. Rentang Harga (Spread) untuk Transaksi Beli (Long) atau Transaksi Jual (Short) baik dalam keadaan normal atau keadaan sangat sibuk (hectic); 4. saldo awal dan posisi terbuka rekening Nasabah; dan 5. transaksi di luar kewajaran. d. mampu menerima data variation margin berdasarkan harga harian; e. mampu melakukan validasi atas kecukupan margin; f. memiliki interkoneksi dengan Sistem Perdagangan, back office Lembaga Kliring Berjangka, sistem Bursa Berjangka dan sistem Bappebti; g. memiliki sistem peringatan dini (early warning system); h. mampu membandingkan secara simultan Kuotasi dari setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan penyedia data harga referensi; i. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut: 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; 2. memelihara rekam jejak Kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi equity Nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database Sistem Pengawasan Tunggal; dan j. memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Centre (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama. 

Pasal 5

(1) Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. akurat, aktual, aman, terpercaya, on-line dan real-time serta compatible secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal; b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini; c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Sistem Perdagangan Alternatif; d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap Nasabah kecuali untuk Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Nasabah yang bersangkutan; e. memiliki Business Continuity Plan (BCP) yang selalu mutakhir (up to date); f. memiliki Disaster Recovery Centre (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama; g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi: 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal untuk pendaftaran transaksi dan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif secara realtime sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh Administrator Sistem Pengawasan Tunggal; dan 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem; h. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagai berikut: 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; 2. memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi equity Nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database Sistem Perdagangan; dan i. server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan Sistem Perdagangan yaitu: 1. server harus ditempatkan di dalam negeri paling lambat 31 Agustus 2011; 2. server harus memiliki cadangan (mirroring) server; dan 3. server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional Sistem Perdagangan. (2) Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus compatible baik secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini. (3) Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh auditor sistem informasi independen yang ditunjuk oleh Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dan telah memperoleh persetujuan Bappebti, sebelum digunakan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. (4) Dalam hal hasil audit Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak compatible baik secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan/atau tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang bersangkutan wajib menyesuaikan dengan Sistem Pengawasan Tunggal atau mengganti dengan Sistem Perdagangan lainnya yang compatible. (5) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak compatible berdasarkan hasil audit auditor sistem informasi independen. (6) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tanpa persetujuan Bappebti dilarang menambah dan/atau mengurangi Sistem Perdagangan yang telah disetujui oleh Bappebti. 

Pasal 6

Bappebti atau pihak yang ditunjuk oleh Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengawasan Tunggal dan/atau Sistem Perdagangan yang telah memperoleh persetujuan Bappebti. 

Pasal 7

(1) Administrator Sistem Pengawasan Tunggal wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Sistem Pengawasan Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Bappebti, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. laporan hasil audit dari auditor independen; b. fotokopi Business Continuity Plan (BCP); dan c. daftar kelengkapan prasarana dan sarana Sistem Pengawasan Tunggal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3. 

Pasal 8

(1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bappebti, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. laporan hasil audit dari auditor independen; b. fotokopi Business Continuity Plan (BCP); c. daftar kelengkapan prasarana dan sarana Sistem Perdagangan; d. surat pernyataan sistem perdagangan yang digunakan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4. 

Pasal 9

(1) Bappebti melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (2) Bappebti dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bappebti, melakukan pemeriksaan terhadap prasarana dan sarana fisik di Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif serta membuat Berita Acara Pemeriksaan. (3) Kepala Bappebti memberikan persetujuan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kepala Bappebti memberikan penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan. (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal persyaratan prasarana dan sarana fisik dan/atau kelengkapan dokumen tidak terpenuhi. 

Pasal 10

(1) Administrator Sistem Pengawasan Tunggal wajib: a. memantau interkoneksi Sistem Perdagangan dengan Sistem Pengawasan Tunggal; b. mengelola dan memberikan user id dan password serta hak akses bagi para pengguna Sistem Pengawasan Tunggal yaitu Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka; c. memelihara Sistem Pengawasan Tunggal; d. menyusun pedoman penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal; e. melaporkan setiap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengawasan Tunggal kepada Bappebti; dan f. memberikan pelatihan mengenai penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal kepada setiap pengguna Sistem Pengawasan Tunggal. (2) Pengembangan Sistem Pengawasan Tunggal dapat dilakukan oleh Administrator Sistem Pengawasan Tunggal setelah memperoleh persetujuan Bappebti. 

Pasal 11

(1) Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan seluruh transaksi kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral oleh Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Perdagangan dan terekam dalam Sistem Pengawasan Tunggal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bursa Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. (3) Bursa Berjangka dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil laporan kegiatan transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dari anggotanya melalui rekaman transaksi dalam Sistem Pengawasan Tunggal. (4) Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang terjadi antara lain mencakup: a. Rentang Harga (Spread) dan batas toleransinya; b. transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan; c. Kuotasi dan sumber datanya; dan d. maksimum lot per transaksi. (5) Bursa Berjangka wajib menetapkan parameter peringatan dini (early warning parameter) dalam Sistem Pengawasan Tunggal yang terkait dengan pengawasan integritas pasar dan wajib mendapatkan persetujuan Bappebti. 

Pasal 12

(1) Lembaga Kliring Berjangka wajib: a. memantau dan memastikan kecukupan margin atas setiap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif; b. memantau dan memastikan kecukupan modal bersih disesuaikan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan c. menyediakan fasilitas kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. (2) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Kliring Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. (3) Lembaga Kliring Berjangka wajib menetapkan parameter peringatan dini (early warning parameter) dalam Sistem Pengawasan Tunggal yang terkait dengan pengawasan integritas keuangan dan wajib mendapatkan persetujuan Bappebti. 

Pasal 13

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib: a. menggunakan Sistem Perdagangan yang telah compatible dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan telah mendapat persetujuan Bappebti; b. menyediakan Kuotasi yang jelas sumber datanya, dan dalam hal Kuotasi menggunakan formula, rumus perhitungannya harus dilaporkan kepada Bursa Berjangka dengan tembusan kepada Bappebti dan Administrator Sistem Pengawasan Tunggal, termasuk perubahannya, dan formula dimaksud wajib digunakan secara konsisten; c. melaporkan semua Sistem Perdagangan yang dipergunakan dalam Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bappebti dengan tembusan kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dan Bursa Berjangka, termasuk perubahannya; d. melaporkan semua referensi harga yang digunakan kepada Bursa Berjangka dengan tembusan kepada Bappebti dan Administrator Sistem Pengawasan Tunggal; e. memberikan hak akses kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk menarik semua data secara realtime termasuk data transaksi, konfigurasi sistem dan rekam jejak (log file), kecuali nama, alamat, dan media komunikasi milik Nasabah; f. melaporkan setiap perubahan parameter yang dilakukan oleh administrator Sistem Perdagangan kepada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dan tembusan kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal; g. memberikan hak akses hanya untuk melihat (viewing/query) dan menyalin kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk sewaktu-waktu melakukan verifikasi atas terjadinya perubahan parameter yang dilakukan oleh administrator Sistem Perdagangan; h. mencatat setiap transaksi ke dalam Sistem Perdagangan secara realtime; i. menggunakan waktu standar yang disepakati dalam Sistem Perdagangan dengan sinkronisasi waktu secara otomatis dan berkala, serta dengan toleransi tidak lebih dari 60 (enam puluh) detik; j. melakukan Transaksi secara Online dan Real Time, dalam hal terdapat transaksi dilakukan melalui Dealing Quotes (DQ) maka amanat Nasabah harus direkam secara digital; k. melaporkan besarnya Rentang Harga (Spread) yang ditetapkan kepada Bursa Berjangka dan tembusan kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal sebelum digunakan termasuk perubahannya; dan l. melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka setiap transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif melalui Sistem Pengawasan Tunggal, dengan cara membuka akses kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk mengambil data transaksi. 

Pasal 14

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib: a. menggunakan Sistem Perdagangan yang telah disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang compatible dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan telah mendapat persetujuan Bappebti; b. memastikan kecukupan margin Nasabah berdasarkan data yang terdapat pada masing-masing Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk dicatat pada Sistem Perdagangan; c. melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka setiap transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif melalui Sistem Pengawasan Tunggal dengan cara membuka akses kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk mengambil data transaksi; d. menggunakan standar penomoran kode Nasabah sesuai dengan standar penomoran yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka; e. melaporkan ekuitas per rekening Nasabah ke Lembaga Kliring Berjangka melalui back office system Peserta Sistem Perdagangan Alternatif ke Sistem Lembaga Kliring Berjangka yang dapat diakses oleh Sistem Pengawasan Tunggal Sistem Perdagangan Alternatif; dan f. memelihara rekam jejak (log file) saldo dan mutasi ekuitas (equity) Nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dalam hal bersifat data aktif dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam hal bersifat data tidak aktif.

sumber :http://sistem-perdagangan.blogspot.nl/2014/11/sistem-perdagangan-alternatif.html